Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, MAMASA – Wacana pemekaran wilayah Sulawesi Barat dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pitu Ulunna Salu (PUS) kembali mencuat dan menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat dan pemerintahan daerah. Pembentukan PUS yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamasa terus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh lokal, dengan dukungan masyarakat dari tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah usulan pemekaran tersebut.
Ketujuh kecamatan yang dimaksud meliputi Tabulahan, Buntu Malangka, Aralle, Mambi, Rantebulahan Timur, Mehalaan, dan Bambang. Kawasan ini dinilai memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, baik dari hasil pertanian, kehutanan, maupun potensi besar di sektor pariwisata.
Salah satu tokoh yang vokal menyuarakan pentingnya pemekaran ini adalah Arwin Rahman Tona, Wakil Ketua I DPRD Mamasa sekaligus putra asli dari Pitu Ulunna Salu. Dalam keterangannya kepada media, Arwin menegaskan bahwa perjuangan membentuk Kabupaten PUS merupakan amanah sejarah dan tekad para pendahulu yang harus terus dilanjutkan.
“Pemekaran Kabupaten Pitu Ulunna Salu mesti terus berlanjut, dan kita paksakan harus serentak bersamaan dengan DOB lainnya di Sulawesi Barat. Jika tidak demikian, maka kita akan konsolidasikan gerakan rakyat untuk menuntut sampai ke pusat,” tegas Arwin.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan hanya soal pembagian administratif, tetapi menyangkut percepatan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang mandiri, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Tujuannya adalah memaksimalkan percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri serta tata kelola pelayanan dasar kepada rakyat yang lebih mudah dijangkau,” tambahnya.
Arwin juga menekankan bahwa segala bentuk perjuangan akan dilakukan untuk memastikan terwujudnya Daerah Otonomi Baru ini.
“Segala upaya gerakan akan dilakukan untuk menggolkan ikhtiar pendahulu PUS yang sejak dulu digagas. Ini bukan hanya soal wilayah, ini soal keadilan pembangunan.”
Wacana pembentukan Kabupaten Pitu Ulunna Salu sendiri telah bergulir selama bertahun-tahun. Namun hingga kini, realisasinya masih menunggu restu dan keputusan politik di tingkat pusat. Para pendukung pemekaran berharap agar momentum kebangkitan daerah dan perhatian terhadap pemerataan pembangunan dapat menjadi pemicu serius untuk segera mengesahkan DOB ini.
Masyarakat di wilayah calon PUS pun menunjukkan antusiasme tinggi. Banyak yang percaya bahwa pemekaran akan membuka jalan bagi akses infrastruktur yang lebih baik, distribusi anggaran yang lebih merata, serta perhatian yang lebih fokus dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
