Penulis: Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, Mamasa – Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mamasa menuai kritik setelah meminta tambahan anggaran kegiatan Paskibraka hingga Rp 800 juta dalam perubahan APBD 2025, sementara pelaksanaan upacara justru diwarnai insiden bendera Merah Putih nyaris berkibar terbalik dan bahkan sempat menyentuh tanah pada detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Minggu (17/8/2025).
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (15/8/2025), Plt. Kaban Kesbangpol menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun ini sebesar Rp 596 juta. Ia menegaskan, jumlah itu masih akan diusulkan naik menjadi Rp 800 juta pada anggaran perubahan.
“Anggaran yang dialokasikan di DPA untuk kegiatan Paskibraka Kabupaten Mamasa tahun ini hanya sebesar Rp 596 juta, bukan angka lain seperti yang beredar. Karena ada kenaikan harga, kami rencanakan paling tidak Rp 800 juta untuk tahun ini, tapi nanti di anggaran perubahan,” ungkapnya.
Namun publik mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut. Upacara yang seharusnya berjalan khidmat justru berubah tegang ketika Paskibraka nyaris mengibarkan bendera dengan posisi putih di atas dan merah di bawah. Lebih jauh lagi, bendera bahkan sempat menyentuh tanah sebelum akhirnya panitia sigap memperbaiki posisi dan melanjutkan pengibaran dengan benar.
Zul, salah satu aktivis muda di Mamasa, menilai insiden itu adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol sebagai penanggung jawab kegiatan.
“Kalau dengan anggaran Rp 596 juta saja masih kecolongan sampai bendera hampir terbalik dan bahkan sempat menyentuh tanah, lalu apa jaminannya ketika dinaikkan menjadi Rp 800 juta kualitasnya akan membaik? Ini bukan lagi soal dana, tapi soal manajemen dan keseriusan,” tegas Zul.
Menurut Zul, kelalaian itu tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut simbol kehormatan bangsa. Ia mendesak agar sebelum mengusulkan penambahan anggaran, Kesbangpol lebih dulu membuka laporan penggunaan Rp 596 juta secara transparan, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan dan manajemen panitia.
“Jangan hanya berlindung di balik alasan kenaikan harga. Kalau tata kelola masih amburadul, berapa pun uang yang digelontorkan tetap tidak akan menyelesaikan masalah,” tambah Zul.
Kini publik menunggu sikap DPRD Mamasa untuk lebih kritis dalam membahas usulan penambahan anggaran. Insiden bendera yang hampir terbalik dan sempat menyentuh tanah telah menjadi bukti nyata bahwa besarnya dana tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan acara kenegaraan.
