Penulis: Boby Harianto
TULASAN.ID, Mamasa – Program bantuan pupuk gratis senilai Rp14 miliar yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Mamasa kini menuai sorotan publik. Meski program ini disebut sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pertanian, sebagian masyarakat mempertanyakan bentuk dan mekanisme penyalurannya yang berupa dana hibah tunai melalui kelompok tani.
Salah satu aktivis pemuda Mamasa Alnop Dayusma Tandiala, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan ini saat ditemui di kediamannya pada minggu (18/5/2025) di Sumarorong , Kacamatan Sumarorong. Menurutnya, niat baik pemerintah harus dibarengi dengan pelaksanaan yang transparan dan adil.
“Kita bukan anti bantuan. Tapi yang kita suarakan adalah kepastian. Apakah dana hibah ini benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan, atau hanya berhenti di meja kelompok atau pengurus?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa bantuan dalam bentuk uang membuka peluang penyimpangan dan manipulasi data kelompok penerima.
“Petani kecil jangan hanya jadi objek dalam program yang indah di atas kertas. Kalau serius ingin membantu, kenapa tidak disalurkan dalam bentuk pupuk langsung, dengan pengawasan publik yang transparan?” tegasnya.
Kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketimpangan distribusi dan konflik horizontal antar kelompok tani. Ia juga khawatir jika program ini berjalan tanpa mekanisme kontrol yang ketat dan partisipatif, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya dan justru akan menambah panjang deretan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Selain rawan terjadi manipulasi dan jadi ajang memperkaya orang – orang tertentu, tanpa pengawasan yang ketat, bisa jadi program ini akan jadi proyek gagal dan justru menambah panjang angka defisit APBD” tutup Alnop pemuda asal sumarorong ini.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa dalam keterangannya baru-baru ini, program pupuk gratis direncanakan akan disalurkan dalam dua tahap, yakni Oktober 2025 dan Maret 2026, dan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menjamin bahwa setiap rupiah dari dana hibah benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan hanya memperkaya segelintir pihak.
