Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, Mamasa — Aktivis muda Mamasa, Revanis Rony, yang dikenal mengelola akun Facebook “Revanis RDD”, diduga mengalami intimidasi setelah menyampaikan kritik terhadap kepala daerah di kolom komentar sebuah unggahan Facebook.
Peristiwa ini bermula dari komentar Revanis Rony pada unggahan akun Facebook Antobar Anto yang menyinggung dugaan kerugian negara sebesar Rp81 miliar. Dalam kolom komentar tersebut, Revanis menulis, “Bupati pembohong… Kt Kejaksaan tidak ada.”
Tak lama berselang, muncul tanggapan dari akun Facebook bernama Swiking yang menulis, “Revanis RDD Paelak2 Mantulak bos (pelan-pelan bicara Bos), Bupati juga punya keluarga yg tidak bisa diam kalau anda kasar ngomongnya.” Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan karena mengaitkan kritik terhadap pejabat publik dengan potensi reaksi keluarga.
Situasi kemudian berlanjut di grup WhatsApp “Seputar Berita Mamasa”. Akun dengan nama ~Limswiking membagikan tangkapan layar komentar tersebut disertai caption, “Tolong perjelas, Bupati mana ini..? Sebab ada ratusan Bupati di Mamasa.”
Menanggapi hal itu, Revanis Rony memilih tidak melanjutkan perdebatan dan menegaskan tidak perlu memberikan penjelasan kepada akun tersebut.
Namun, eskalasi dugaan intimidasi semakin meningkat. Salah satu akun WhatsApp bernama ~Michael menyampaikan pernyataan yang bernada ancaman, “Sy tunggu 1×24 jam klau Ronni tdk minta maaf di publik kami keluarga akan datangi atau tunggu dia lewat krn selaluji lewat Messawa.”
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran serius, karena mengarah pada potensi intimidasi fisik terhadap individu yang menyampaikan kritik di ruang publik.
Sejumlah pihak menilai bahwa narasi seperti “bupati juga punya keluarga” hingga ancaman mendatangi secara langsung merupakan bentuk penggiringan opini sekaligus tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam sistem demokrasi, pejabat publik seharusnya terbuka terhadap kritik tanpa melibatkan aspek personal atau keluarga sebagai alat pembungkam.
Saat dikonfirmasi terkait pernyataannya, akun ~Limswiking menyatakan, “Tanya langsung ke bupati dinda supaya jelas.”
Kasus ini memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi kebebasan berpendapat di Kabupaten Mamasa. Masyarakat sipil mendorong agar aparat penegak hukum dapat memastikan keamanan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat, serta menjamin ruang diskusi publik tetap aman dari intimidasi.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik, sehingga tidak berkembang menjadi konflik personal yang berpotensi merugikan semua pihak.
