Penulis : Efraim
TULASAN.ID, Mamasa– Renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis lokal. Di tengah berbagai persoalan mendesak yang belum terselesaikan seperti tunggakan BPJS Kesehatan, keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa, dan honor tenaga kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa justru memprioritaskan perbaikan rumah dinas bupati.
Renovasi yang telah mencakup pembangunan pintu gerbang, penimbunan kolam, dan pembuatan drainase ini bahkan tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa, Heri Kurniawan.
Menurut Heri, kegiatan tersebut akan dimasukkan dalam pergeseran anggaran melalui proses efisiensi. “Pembangunan Rujab Bupati, dari hasil efisiensinya kami,” ujarnya, Selasa 3 Juni 2025. Ia juga menambahkan bahwa anggaran untuk proyek ini melekat pada Dinas PU dan Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Namun, keputusan ini justru memperparah kekecewaan publik, terutama di tengah krisis keuangan yang melanda daerah. Banyak pihak menilai bahwa renovasi ini tidak memiliki urgensi dan dilakukan terburu-buru tanpa dasar perencanaan yang kuat.
Salah satu aktivis masyarakat sipil di Mamasa, Taufik Rama Wijaya, turut menyuarakan keprihatinannya atas langkah Pemda Mamasa. Ia menyebut renovasi rumah jabatan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat.
“Renovasi Rumah Jabatan Bupati Mamasa ini sangat disayangkan dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sepertinya tidak turut prihatin dengan penderitaan rakyat Mamasa, akibat dari tidak becusnya pengelolaan keuangan daerah,” kata Rama, sapaan Akrabnya.
Ia menyoroti bahwa akibat buruknya tata kelola keuangan daerah, masyarakat Mamasa kini menanggung utang lebih dari Rp150 miliar.
“Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti siltap aparat desa, pelayanan kesehatan, dan utang Pemda kepada para rekanan tidak menjadi prioritas. Tapi yang lebih diprioritaskan malah memperbaiki ‘istana’ rumah jabatan yang jelas-jelas tidak punya dasar penganggaran yang transparan,” lanjut Rama yang juga di kenal sebagai Mantan Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusanta (BPAN) ini.
Rama juga menilai bahwa secara etis, proyek tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap keluh kesah rakyat.
“Jika dilihat dari kondisinya, rumah jabatan itu masih sangat layak huni. Tidak ada urgensinya untuk direnovasi saat ini,” sambungnya.
Rama tidak hanya mengkritik proyek renovasi, tetapi juga mempertanyakan kompetensi pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai Kepala BPKAD saat ini, Heri Kurniawan, tidak memiliki latar belakang yang sesuai.
“Selama Bupati Welem Sambolangi masih mempertahankan Kepala BPKAD saat ini, saya pesimis masalah keuangan di Mamasa bisa tuntas. Pak Kaban itu latar belakangnya kehutanan, bukan manajemen atau akuntansi. Ini masalah serius karena posisi strategis keuangan daerah tidak bisa dikelola secara asal-asalan,” lanjutnya.
Ia mengusulkan agar Pemda segera memperbaiki sistem birokrasi dan menempatkan orang yang kompeten di posisi strategis.
“Perbaikan di Mamasa hanya bisa terlaksana jika Pemda berempati terhadap penderitaan rakyat dan serius membenahi birokrasi. Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat harus menjadi prioritas agar kesalahan masa lalu tidak terus berulang.” Tandas Rama
Renovasi rumah jabatan yang dilaksanakan secara tergesa tanpa tercantum dalam APBD pokok, menjadi gambaran nyata ketimpangan prioritas Pemda Mamasa. Di tengah kondisi rakyat yang kesulitan mengakses pelayanan dasar, keputusan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan publik.
