Penulis : Efraim
TULASAN.ID, Mamuju – Penggunaan anggaran pagelaran Sandeq Silumba pada 21-26 Agustus 2025 kembali menuai sorotan. Total dana yang digunakan diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar, bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sekitar Rp1,5 miliar, serta dukungan dana CSR perbankan dan sumbangan lainnya.
Yang menjadi perhatian, penanggung jawab kegiatan ini diduga adalah Syamsul Samad, anggota DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Demokrat. Padahal, menurut fungsi kelembagaan, seorang anggota DPRD semestinya berperan sebagai agent of control dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, bukan justru menjadi pelaksana kegiatan dengan nilai anggaran yang fantastis.
Aktivis anti korupsi Taufik Rama Wijaya menegaskan, praktik seperti ini berpotensi melanggar prinsip check and balance antara eksekutif dan legislatif.
“Seharusnya DPRD fokus pada pengawasan, bukan justru terlibat langsung sebagai pelaksana kegiatan. Ini rawan konflik kepentingan,” ujarnya.
Selain itu, Rama juga menyoroti urgensi penggunaan anggaran di Sulawesi Barat. Menurutnya, masih banyak persoalan pelayanan dasar yang lebih membutuhkan sentuhan anggaran pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat.
“Kegiatan seperti Sandeq Silumba memang penting untuk pelestarian budaya, tetapi urgensi manfaatnya tidak sebanding dengan nilai miliaran rupiah yang digelontorkan. Sementara pelayanan dasar masyarakat masih jauh dari maksimal,” tambahnya.
Dari segi transparansi, alokasi dana juga dipertanyakan. Nilai hadiah bagi peserta lomba disebut hanya berada di kisaran puluhan juta rupiah, sementara mayoritas anggaran justru terserap untuk biaya operasional. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran kegiatan tersebut.
Atas dasar itu, Rama Wijaya mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Kami meminta transparansi penggunaan anggaran ini, dan secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat serta Polda Sulawesi Barat untuk mengusut tuntas dugaan mark up operasional Sandeq Silumba ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
