Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, Majene — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Majene menggelar aksi orasi ilmiah yang disertai dengan aksi bisu, sebagai simbol perlawanan terhadap pelupaan sejarah dan kebungkaman rakyat pada masa rezim Orde Baru. Aksi ini berlangsung di pusat kota Majene pada Sabtu (8/11/2025), dan diikuti oleh puluhan mahasiswa yang membawa poster serta bendera merah bertuliskan pesan-pesan perlawanan terhadap upaya pemutihan sejarah bangsa pa
Jenderal lapangan aksi, Rusdi, menjelaskan bahwa aksi bisu ini bukan sekadar diam, tetapi sebuah simbol jeritan generasi muda yang menolak lupa terhadap kekejaman dan represi di masa pemerintahan Soeharto. “Kami diam bukan karena takut, tapi karena sejarah bangsa ini pernah dipaksa diam. Diam kami adalah bentuk perlawanan terhadap kebungkaman yang dulu dipaksakan,” ujar Rusdi dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa duduk melingkar sambil menutup mulut dengan kain hitam. Di tengah mereka terpajang spanduk besar bertuliskan “Menolak Lupa, Menolak Pelanggar HAM Jadi Pahlawan”.
LMND Majene menilai bahwa wacana pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. “Bagaimana mungkin seseorang yang berkuasa dengan tangan besi, menumpas lawan politik, membungkam pers, dan melakukan pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal 1965, penembakan misterius, hingga penculikan aktivis reformasi, justru ingin diangkat menjadi pahlawan?” tegas Rusdi.
Melalui aksi ini, LMND Majene mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merenungkan kembali makna pahlawan sejati — bukan mereka yang membungkam suara rakyat, tetapi mereka yang berjuang demi keadilan dan kemanusiaan.
“Aksi ini adalah bentuk refleksi moral dan kesadaran historis. Bangsa yang melupakan sejarah kelamnya akan kehilangan arah dalam membangun masa depannya,” tambah Rusdi.
LMND Majene menegaskan bahwa tidak ada kemanusiaan tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan bila pelanggar HAM dijadikan pahlawan. Mereka menyerukan agar pemerintah berhenti menutup-nutupi sejarah kelam bangsa dan menghentikan upaya glorifikasi terhadap figur-figur represif masa lalu.
“Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan bangsa yang lebih adil dan manusiawi,” tutup Rusdi dengan tegas.
