Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, Mamasa – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mamasa Bergerak menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Mamasa, Senin (01/09/2025). Aliansi ini terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, pemuda, dan gerakan sosial, yakni LMND Mamasa, GMNI Mamasa, GMKI Mamasa, Penggerak Gusdurian, BEM STT Mamasa, serta PMII Mamasa.
Dengan mengusung tema “Indonesia Darurat Demokrasi”, massa aksi melakukan long march menuju gedung DPRD Mamasa. Sesampainya di sana, mereka diterima langsung di ruang paripurna DPRD Mamasa untuk menyampaikan aspirasi
Dalam tuntutannya, Aliansi Mamasa Bergerak menyoroti sejumlah persoalan nasional, di antaranya:
1. Mendesak reformasi Polri.
2. Menolak kenaikan PBB-PP.
3. Mendesak pimpinan partai untuk melakukan pemecatan/PAW sesuai UU MD3, bukan sekadar penonaktifan terhadap anggota DPR yang dianggap provokator masyarakat.
4. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
5. Menolak kenaikan tunjangan DPR.
Selain itu, massa aksi juga menagih sejumlah persoalan lokal di Kabupaten Mamasa, antara lain
1. Janji pemindahan TPA serta kejelasan pengelolaan TPA di Kecamatan Balla.
2. Transparansi pengawasan inspektorat terhadap dana desa se-Kabupaten Mamasa.
3. Pengusutan tuntas kasus pasutri di Kecamatan Aralle.
4. Mendesak DPRD memperjelas status dana daerah terpencil (Dacil) di Dinas Pendidikan Mamasa
5. Mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan temuan KPK di Dinas PU Mamasa terkait pagu anggaran Rp5 miliar.
Perwakilan Aliansi Mamasa Bergerak menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa dan daerah. Mereka menilai demokrasi semakin mundur, sementara kebijakan daerah banyak yang tidak transparan.
“Kami hadir di sini bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk menagih janji pemerintah dan DPRD Mamasa agar serius dalam mengawal kepentingan rakyat,” ujar Akbar selaku Jendral Lapangan.
Pihak DPRD Mamasa menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, massa aksi berkomitmen akan terus mengawal hingga tuntutan mereka benar-benar ditindaklanjuti.
