Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, Mamasa – Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin Rahman, menyatakan dukungannya terhadap sikap masyarakat Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, yang menolak penetapan tapal batas kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Menurutnya, aspirasi warga tersebut sah dan harus mendapat perhatian serius pemerintah maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Masyarakat memiliki alasan yang jelas dan mendasar. Penetapan batas kawasan tidak boleh dilakukan sepihak tanpa melibatkan warga yang sejak lama hidup dan menggantungkan diri pada lahan itu,” tegas Arwin, Minggu (31/8/2025).
Arwin menilai, keterbatasan akses lahan akibat penetapan batas hutan berpotensi mengancam ketahanan ekonomi masyarakat Desa Taupe. Selain itu, ketidakjelasan batas kawasan juga bisa memicu konflik berkepanjangan antara warga dan pihak pemerintah.
“Saya mendukung penuh tuntutan masyarakat Taupe agar tapal batas ini ditinjau ulang. Pemerintah tidak boleh menutup mata, karena ini menyangkut hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka,” tambahnya.
Lebih jauh, Arwin meminta agar BKSDA menghentikan sementara segala bentuk aktivitas di wilayah Desa Taupe hingga ada kejelasan dan kesepakatan bersama. Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang transparan dan partisipatif.
“DPRD Mamasa siap memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah, dan BKSDA. Solusi terbaik hanya bisa lahir jika semua pihak duduk bersama,” tutup Arwin.
Dengan pernyataan ini, dukungan politik dari DPRD Mamasa diharapkan memperkuat posisi masyarakat Desa Taupe dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah dan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
