Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN.ID, Mamasa— Hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (Kepala OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuai sorotan tajam. Pasalnya, tidak satu pun putra-putri asal Kabupaten Mamasa dinyatakan lolos, sebuah fakta yang memicu kegaduhan dan kekecewaan luas di ruang publik, khususnya di grup-grup WhatsApp dan media sosial.
Sejumlah tokoh dan warga Mamasa menyuarakan rasa kecewa mereka secara terbuka. Salah satunya akun Boby Pata’langi, yang menilai Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka tidak lagi memberi ruang dan pengakuan bagi masyarakat Mamasa.
“Kalau Pak Gubernur tidak menganggap Mamasa, untuk apa bertahan,” tulis Boby dalam sebuah unggahan yang beredar luas.
Ia bahkan menyerukan agar Mamasa mempertimbangkan bergabung dengan Provinsi Toraja Raya, sebuah wacana lama yang kembali mencuat seiring kekecewaan tersebut.
Nada serupa disampaikan akun Ryan Mewa, yang secara singkat namun tegas menyebut Mamasa telah “dianaktirikan” dalam proses seleksi jabatan strategis di tingkat provinsi.
Kekecewaan juga datang dari Andarias Bandangan, yang menilai hasil seleksi ini bertolak belakang dengan dukungan politik besar yang pernah diberikan masyarakat Mamasa kepada pasangan Suardi Duka–Salim S Mengga (SDK–JSM) pada Pilkada lalu.
“Gubernur Sulbar Suhardi Duka sepertinya tidak menganggap orang Mamasa yang telah banyak memilihnya,” tulis Andarias.
Ia bahkan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gagasan pembentukan Provinsi Toraja Raya.
“Di sana pasti kita punya tempat dan kita saling menghargai sebagai sesama Toraya. Sia-sia dukungan lebih dari 40 ribu suara rakyat Kabupaten Mamasa untuk SDK–JSM,” lanjutnya.
Isu ini dengan cepat menyebar dan memantik diskusi panjang di berbagai grup WhatsApp komunitas Mamasa, baik yang berada di Sulbar maupun di luar daerah. Banyak pihak menilai ketiadaan representasi Mamasa dalam struktur strategis Pemprov Sulbar bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh rasa keadilan, pengakuan, dan martabat politik masyarakat Mamasa.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memberikan klarifikasi dan meminta publik memahami mekanisme seleksi jabatan di lingkungan ASN.
“Saya bisa pahami kekecewaan itu. Namun perlu dipahami, memilih pejabat di Pemerintah Provinsi bukan berdasarkan daerah pemilihan atau asal orang, melainkan berdasarkan penilaian objektif atas karier, prestasi kerja, dan integritas seorang ASN,” ujar Suhardi Duka.
Namun desakan agar proses seleksi jabatan dilakukan secara transparan, adil, dan berkeadilan wilayah terus menguat.
Sejumlah pengamat menilai, jika persoalan representasi ini tidak segera dijelaskan secara terbuka, bukan tidak mungkin ketegangan sosial-politik akan semakin melebar dan memicu kembali tuntutan-tuntutan lama terkait pemekaran wilayah dan identitas politik masyarakat Mamasa.
