Penulis : Taufik Rama Wijaya
TULASAN. ID, Mamasa – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak komunikatif dan sulit dihubungi. Menurutnya, kondisi ini menghambat penyampaian aspirasi masyarakat serta memperlambat koordinasi program pembangunan.
“Banyak sekali pimpinan OPD susah dihubungi, padahal ada banyak hal yang ingin disampaikan, terutama aspirasi masyarakat. Pejabat yang tidak mau berkomunikasi seperti itu tidak dibutuhkan di daerah ini,” tegas Arwin, Minggu (31/8/2025).
Arwin meminta kepada Bupati Mamasa untuk segera melakukan evaluasi bahkan mencopot pimpinan OPD yang terbukti tidak menjalankan fungsi komunikasinya. Ia menilai pejabat publik semacam ini gagal memahami aturan dasar dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak pejabat eselon II lupa memaknai regulasi yang jelas mengatur fungsi mereka. Salah satunya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 69 PP Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Semua aturan itu menegaskan bahwa fungsi utama pimpinan OPD adalah komunikasi dan koordinasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pejabat yang gagal menjalankan fungsi dasar komunikasi dan koordinasi sudah seharusnya tidak lagi diberi jabatan. DPRD, kata Arwin, akan terus mengawasi dan mendesak agar pejabat yang menghambat kinerja pemerintah segera dievaluasi.
“Jika komunikasi di tingkat OPD saja tidak berjalan, maka pelayanan publik akan terganggu, dan pembangunan di Mamasa tidak akan maksimal,” pungkasnya.
